The Basic Principles Of IKN

Apakah nantinya masyarakat lokal di sekitar Nusantara dapat menikmati fasilitas yang sama? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari perhelatan yang diselenggarakan di ruang hidup mereka?

Budi dan Lina sama-sama berharap suatu hari nanti mereka bisa turut merasakan fasilitas-fasilitas di IKN.

The relocation proposal saved getting discussed for many years until the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono who supported The concept to make a new political and administrative centre of Indonesia resulting from Jakarta's environmental and overpopulation problems.[22][23]

The existence of IKN is expected to promote economic actions in other regions, In particular the central and eastern portions of the place, thus reducing regional disparities and advertising much more inclusive advancement nationwide.

Mengukuhkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik serta mencapai  net zero-carbon emission dan a hundred% energi terbarukan pada kapasitas terpasang, menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai focus on ini. 

Namun nyatanya, Titin telah diminta untuk pindah dan ditawarkan uang ganti rugi. Dia menolak tawaran itu hingga bersengketa di pengadilan.

Indonesia’s formidable want to relocate its cash to IKN signifies a strategic breakthrough With all the potential to reshape the country’s financial and environmental landscape. Though difficulties which include ecological impacts, fiscal feasibility, and social concerns exist, the undertaking’s accomplishment could herald a different era of well balanced regional development and sustainable advancement.

“IKN ini harusnya belajar dari proyek yang pernah ada – kereta cepat, bandara-bandara yang dibangun tapi sepi… Dan juga belajar dari Malaysia, di mana Malaysia itu mengalami pembengkakan IKN biaya yang signifikan pada waktu pemindahan ibu kota ke Putrajaya tahun 1998 karena bertepatan dengan krisis moneter, akhirnya sebagian ditunda dulu pembangunannya saat itu.

The notion of relocating the money was very first proposed in 1957 by Indonesia’s initially president, Soekarno. He identified several significant problems plaguing Jakarta, such as environmental degradation, Regular flooding, and significant targeted traffic congestion.

Keterangan gambar, Para santri belajar dan beraktivitas di ruangan yang berdebu akibat proyek pembangunan di sekitar pesantren

Menurut Bhima, pemerintah semestinya belajar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang pada awalnya menggunakan asumsi-asumsi yang sangat optimis namun ketika dinamika makro ekonominya berubah, terjadi pembengkakan biaya sehingga membutuhkan subsidi APBN supaya bisa selesai sesuai focus on.

“Pembangunan IKN ini membutuhkan effort yang kuat, terutama pembiayaan mandiri … Nah masalahnya APBN kita itu fiskalnya terbatas. Kondisi ekonominya juga masih Restoration dan membutuhkan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang langsung untuk akselerasi pemulihannya,” ia menjelaskan.

Sebagian lainnya masih bertahan dalam kondisi serba tak nyaman karena belum mencapai kesepakatan soal penawaran ganti rugi dari pemerintah.

Keterangan gambar, Lina mengubah sawah milik keluarganya menjadi tempat penampungan dan penyaringan air untuk dijual.